Pemda Babak Belum Biayai Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?

Kliping.id-Jakarta-Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) idealnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pemerintah Daerah (Pemda) akan kewalahan bila honorarium PPPK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Persoalan yang dihadapi adalah pendanaan. Kalau dananya dari APBN sebetulnya para kepala daerah no problem memberi honor PPPK. Ini lagi-lagi dibebankan ke Pemda. Inilah yang jadi persoalan,” katanya usai memimpin pertemuan Panja Revisi UU ASN Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mendalami isu-isu strategis dalam revisi UU…

Baca Selanjutnya...

Enggak Makan Biaya APBN Didorong Sekema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kliping.id-Jawa Timur-Pemerintah mendorong pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/03/2021). “Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong. Tidak hanya di [SPAM] Umbulan saja, tetapi juga untuk proyek-proyek yang lain,” ujarnya. Pelaksanaan proyek dengan skema ini, imbuhnya, akan mengurangi beban pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Beban APBN ini juga akan semakin berkurang.…

Baca Selanjutnya...

Mendikbud Pastikan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation Tidak Pakai APBN

Jakarta-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim akhirnya buka suara terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) dan mundurnya tiga organisasi masyarakat dari program tersebut. Melalui video yang beredar, Nadiem menyampaikan terimakasih atas saran dan masukan dari berbagai pihak terhadap program organisasi penggerak. Ia menjelaskan, sejak awal niatnya adalah mengajak masyarakat pergerakan pendidikan untuk bermitra dengan Kemendikbud. “Itulah makna dari program POP, agar Kemdikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu, misi program kami mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini,” terang Nadiem Makarim. Lansir monitor.co.id Terkait…

Baca Selanjutnya...