DPR Berharap Kesejahteraan Prajurit Ditingkatkan

KLIPING.ID-Jakarta-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong adanya peningkatan prajurit dalam peringatan HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, kinerja TNI yang memuaskan dalam menjaga pertahanan dan ketahanan negara harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.   “Saya mengapresiasi kinerja TNI sebagai garda pertahanan negara. Khususnya dalam 2 tahun terakhir, seluruh jajaran TNI turut membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Puan dalam keterangan, di Jakarta, Selasa (5/10/2021).   Puan menyampaikan, dalam berbagai survei TNI menjadi lembaga negara yang memiliki citra sangat tinggi. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, publik menilai…

Baca Selanjutnya...

Teka-teki Panglima TNI Mendatang

KLIPING.ID-Jakarta-Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus berharap DPR RI sudah bisa menetapkan Panglima TNI yang baru, sebelum Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memasuki pensiun atau sebelum 9 November 2021. Meski DPR RI akan memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021 mendatang, Lodewijk menekankan dari aspek waktu, masih memungkinkan bagi DPR untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI.   “Kalau dari aspek waktu ya, Pak Hadi Tjahjanto pensiun tanggal 9 November, secara de facto beliau pensiun tanggal 9 November, artinya ditarik…

Baca Selanjutnya...

CPNS di DPR Berjalan Transparan

KLIPING.ID-Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji memastikan, pihaknya berkomitmen pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan selalu memenuhi orientasi kepuasan pelamar. Diketahui, Setjen DPR RI menggelar tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang bertempat di di 34 titik provinsi baik Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun UPT yang tersebar di seluruh Indonesia.   “Setiap tahun dari 2018 kita sudah melakukan penerimaan CPNS dan di setiap tahun itu kita melakukan monitoring dan evaluasi, baik di level instansi maupun di…

Baca Selanjutnya...

Kemampuan Bayar Utang Pemerintah Disorot DPR di RAPBN 2022

Kliping.id-Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyoroti risiko fiskal dalam Asumsi Makro RAPBN 2022. Menurutnya, selalu ada kemungkinan risiko fiskal dalam pengelolaan APBN, salah satu risikonya tidak bisa memenuhi kewajiban bayar utang pokok dan bunga utang. Ia menegaskan, kondisi beban utang dan kemampuan keuangan negara untuk membayarnya harus selalu dicermati secara sangat jeli. Sebab kata Hafisz, ada risiko lain yang bersifat implisit atau kurang tergambar dengan jelas dalam berbagai rasio. Ia mencermati dua Laporan Hasil Review (LHR) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 dan 2020 yang disampaikan kepada…

Baca Selanjutnya...

Sekolah Diminta DPR Lakukan Evaluasi Pasca Pembelajaran Tatap Muka Perdana

Kliping.id-Jakarta-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyerukan, demi keamanan para siswa, semua sekolah harus melakukan evaluasi menyeluruh pada penerapan hari pertama pembelajaran tatap muka (PTM). Dari evaluasi itu akan diketahui kekurangan dalam pelaksanaan PTM. “Evaluasi juga bertujuan agar pihak sekolah bisa mengetahui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka sehingga bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan yang akan menunjang pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (30/8/2021). Sejumlah daerah yang berada dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3-1 hari ini mulai menerapkan PTM terbatas, termasuk…

Baca Selanjutnya...

DPR Ini Tepis Ada Anggapan Pemilu Diundur

Kliping.id- Isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mundur menjadi 2027 masih ramai menjadi perbincangan di media sosial. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat tidak termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dasco memastikan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membantah isu tersebut dan menyebut pemunduran jadwal tidak mungkin terjadi.   “Pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu Pemilu yang kemudian diundur 2027, itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu,” kata Dasco kepada awak media di selasar…

Baca Selanjutnya...

DPR: Masyarakat Kritik Operasional Bank Syariah Bernilai Positif

Kliping.id-Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi sikap Bank Indonesia (BI) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting. Ia mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia, untuk menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Sehingga bank syariah bisa tumbuh berkembang dan menjadi salah satu alternatif sistem yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional. Terkait dengan beredarnya berita di masyarakat yang menyudutkan posisi bank syariah, politisi PKS ini memandangnya dari sudut lain. Anis mengatakan kritik yang diberikan masyarakat ini dapat…

Baca Selanjutnya...

Ketua DPR: Bantuan Segera Disalurkan ke Masyarakat

Kliping.id-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi benar-benar sampai kepada yang berhak. Ia mengingatkan, penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.   “Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).   Puan menegaskan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7/2021), bahwa bantuan sosial untuk desa…

Baca Selanjutnya...

Hore…Vaksin Berbayar Dibatalkan, Ini Kata DPR

Kliping.id-Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi keputusan Pemerintah yang membatalkan Vaksin berbayar untuk para individu yang disalurkan melalui PT Kimia Farma Diagnostika. Ia menyampaikan, skema vaksin berbayar ini  dinilai sebagai bentuk komersialisasi vaksin  atau kepentingan bisnis berkedok mempercepat vaksinasi nasional.   “Saat diumumkan rencana vaksin berbayar ini, langsung mendapatkan kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk dari DPR. Alasan pemerintah membuka ruang vaksinasi berbayar demi mengejar target mempercepat sehingga mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, tidak masuk akal,” ujar  Guspardi dalam berita rilisnya, Senin (19/7/2021).   Ia menyatakan, seharusnya pemerintah menyediakan…

Baca Selanjutnya...

DPR Beri Catatan Bagi BUMN Farmasi

Kliping.id-Jakarta-Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7/2021). Hal pertama yang harus dipenuhi bagi BUMN Farmasi menurut politisi PDI-Perjuangan itu adalah mampu menata fokus, karena bersamaan harus menunaikan tugas percepatan produksi dan distribusi vaksin program (vaksin gratis) serta obat-obatan terapi Covid-19. Program vaksin individu ini, kata Mufti dalam siaran persnya, Minggu (11/7/2021), pasti peminatnya banyak, dan bisa menyegarkan arus kas BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat. Dengan…

Baca Selanjutnya...