Plt Kepala Daerah Diharapkan Non TNI-Polri Aktif

Kliping.id-Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyarankan agar pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023. Ia berharap, perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi tersebut.   “Opsi  penunjukan pelaksana jabatan dari TNI-Polri  yang aktif harus di kaji secara mendalam. Jangan TNI/ Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas Kepala Daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karir,” ujar Guspardi dalam berita rilisnya, Jumat (1/9/2021). Dikatakannya, mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah itu sudah jelas…

Baca Selanjutnya...

Catat! Kepala Daerah Belanjakan Dana APBD Segera

Kliping.id-Jakarta-Secretariat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. “Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” ujarnya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II, secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin…

Baca Selanjutnya...

Kepala Daerah Catat! Pengaduan Pelayanan Publik

Kliping.id-Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk segera mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2020. Hal itu tertuang dalam surat edaran Nomor 490/1921/SJ yang ditandatanganinya pada 18 Maret 2021. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia. “Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” ujar Tito, dikutip dalam surat edaran tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)…

Baca Selanjutnya...

Biar Gak ‘Disunat’, Presiden Minta Kepala Daerah Kawal Bansos

Kliping.id-Jakarta- Kepada seluruh kapala derah untuk mengawal Bansos terdampak Covid-19. Permintaan ini langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia meminta menteri dan kepala daerah untuk mengawasi secara ketat penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19. Jokowi mengaku tak ingin lagi menerima laporan ada pemotongan dana bansos Covid-19. Ia menginginkan masyarakat menerima bansos tersebut secara penuh. “Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun,” kata Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia…

Baca Selanjutnya...