Pemda Babak Belum Biayai Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?

Kliping.id-Jakarta-Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) idealnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pemerintah Daerah (Pemda) akan kewalahan bila honorarium PPPK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Persoalan yang dihadapi adalah pendanaan. Kalau dananya dari APBN sebetulnya para kepala daerah no problem memberi honor PPPK. Ini lagi-lagi dibebankan ke Pemda. Inilah yang jadi persoalan,” katanya usai memimpin pertemuan Panja Revisi UU ASN Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mendalami isu-isu strategis dalam revisi UU…

Baca Selanjutnya...

Tenaga Kesehatan Gak Dapat Insentif, Pemdanya Akan Kena Tegur?

Kliping.id-Jakarta-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menegur pemerintah daerah yang tidak menganggarkan anggaran daerahnya untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pandemi Covid-19. “Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri agar segera memberikan teguran keras kepada puluhan kepala daerah yang sampai saat ini tidak menganggarkan insentif untuk tenaga kesehatan,” kata Luqman dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021). Menurutnya, teguran serupa juga penting diberikan kepada ratusan kepala daerah yang belum merealisasikan insentif bagi nakes.   Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menilai, apabila…

Baca Selanjutnya...

Wow, Tekan Laju Corona Pemda Diminta Waspadai Hal Ini

Kliping.id-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah di Provinsi Riau untuk menekan laju penularan COVID-19. Riau  adalah salah satu provinsi yang memiliki tren kenaikan jumlah kasus aktif. Bahkan, berdasarkan data per tanggal 16 Mei 2021, tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy ratio ruang isolasi COVID-19 dan ICU di provinsi ini mencapai 52 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. “Tadi pagi saya menyampaikan beberapa peringatan mengenai penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. Saya menyampaikan tadi bahwa kota dan kabupaten yang memiliki tingkat penyebaran kasus positif yang tinggi harus segera menekan agar…

Baca Selanjutnya...

Enggak Main-main, Pemda Diminta Tegas Aturan Larangan Mudik

Kliping.id-Jakarta-Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun 2021 untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang dapat diakibatkan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah yang berlaku mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Satgas Penanganan COVID-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan COVID-19…

Baca Selanjutnya...