DPR Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Pangkas Lahan Perhutani

Kliping.id-Jakarta-Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespon rencana pemerintah menata ulang hutan di Jawa-Madura yang selama ini dikuasai Perum Perhutani. Dengan modal aturan baru di Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah hendak memangkas lahan dari total 2,4 juta hektare kawasan hutan yang dikelola Perhutani, seluas 1 juta hektare akan dijadikan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), di mana rakyat bisa masuk mengelola dengan format Perhutanan Sosial. Menurut Akmal, lahan Perhutanan Sosial¬† di Jawa-Madura untuk jumlah 1 juta hektare dari luasan 2,4 juta hektare itu…

Baca Selanjutnya...