Pemda Babak Belum Biayai Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?

Kliping.id-Jakarta-Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) idealnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pemerintah Daerah (Pemda) akan kewalahan bila honorarium PPPK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Persoalan yang dihadapi adalah pendanaan. Kalau dananya dari APBN sebetulnya para kepala daerah no problem memberi honor PPPK. Ini lagi-lagi dibebankan ke Pemda. Inilah yang jadi persoalan,” katanya usai memimpin pertemuan Panja Revisi UU ASN Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mendalami isu-isu strategis dalam revisi UU…

Baca Selanjutnya...