Kopsindo Dorong Prabowo Bersikap Tegas Sikapi Gibran Demi Stabilitas Politik Kondusif
KLIPING.id-Jakarta – Ketua Umum Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (Kopsindo) Drs. Rambun Sumardi, Ak., M.Si, berharap kondisi di tanah air tetap stabil, kendati dinamika politik nasional kian memanas seiring munculnya dorongan dari sejumlah elit politik dan masyarakat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau dimakzulkan oleh DPR RI.
Harapan itu disampaikan Rambun Sumardi kepada media di kawasan Rawamangu, di Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Ketum Kopsindo meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menganalisis situasi secara mendalam dan mengambil keputusan serta sikap yang tegas agar gejolak politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Presiden Prabowo Subianto harus mengambil sikap tegas terkait pengunduran diri Gibran, jika tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini adalah sebuah proses politik yang luar biasa, keputusan Mahkamah Agung (MA) sebetulnya tak bisa dianulir. Proses sudah di sahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dilantik oleh MPR, jadi status Wapres punya dimensi konstitusional, ” kata Ketum. Rambun Sumardi didampingi Wasekjen Suhardin, Bendahara Erwan Dukat dan Siti Azizah (Pengurus Kopsindo).
Seperti diberitakan, Gibran Rakabuming Raka hari ini Selasa 10 November 2026 menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengundurkan diri dari Wapres RI. Adapun perdebatan publik yang dipicu oleh dinamika pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah berkembang menjadi proses politik yang tidak sederhana. Meskipun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden telah sah secara konstitusional di MPR RI, eskalasi di tingkat elit dan masyarakat tetap perlu direspon secara terukur.
“Jika gejolak ini terus-menerus terjadi dan tidak dikelola dengan baik oleh Pak Prabowo, hal ini akan merugikan bangsa kita sendiri. Keputusan ini berisiko tinggi, tidak hanya bagi Pak Prabowo semata, tetapi berdampak luar biasa bagi seluruh rakyat,” tegas Rambun.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar kepemimpinan Presiden Prabowo dapat merealisasikan program Asta Cita demi kesejahteraan masyarakat tanpa terhalang kegaduhan politik.
“Dalam analisa politik Kopsindo, jika Gibran pada akhirnya menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden, kepemimpinan Prabowo diyakini tetap dapat berjalan efektif meskipun tanpa didampingi Wakil Presiden,” ujarnya.
Menurut Rambun, skenario tersebut karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pernah dialami pada era Presiden B.J. Habibie yang tidak didampingi wakil presiden dari mulai dilantik hingga masa jabatan berakhir.
Adapun dorongan evaluasi melalui parlemen, Rambun juga menyinggung pentingnya DPR RI dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam mengawal kondisi keamanan serta stabilitas politik di tanah air.
“Kami berharap DPR dapat memproses dan mempertimbangkan ranah politik ini sesuai koridor hukum yang berlaku dan yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo nanti dapat berjalan dengan baik dan menyampaikan hasil kerja nyata kepada rakyat,” ujarnya
“Kami menginginkan masa pemerintahan Prabowo tanpa Gibran tak ada gejolak lagi agar rakyat dapat merasakan Asta Citanya Prabowo. Kalau gejolak berkepanjangan rakyat juga yang dirugikan. Biarlah Prabowo yang menentukan mengangkat Wapres baru atau melanjutkan sendiri tanpa Wapres, proses ini akan didampingi DPR berdasarkan keputusan MK dan MA. Kami yakin DPR akan mempertimbangkan dalam rangka menjaga stabilitas bangsa. Kami mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mengambil sikap tegas agar masalah ini tidak berlarut- larut dan menimbulkan kegaduhan, ” imbuh Rambun.
Dia juga mendukung keputusan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan berharap kepemimpinannya selesai hingga 2029. “Semoga keputusan yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto membuat sejuk bagi bangsa Indonesia. Dan semoga DPR dapat membaca keresahan arus bawah dan arus elit politik demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai, ” tutup Rambun Sumardi.
