Penguatan GAP dan ISPO Jadi Kunci Dongkrak Produktivitas Sawit di Tengah Tantangan Regulasi dan Pasar Global

Penguatan GAP dan ISPO Jadi Kunci Dongkrak Produktivitas Sawit di Tengah Tantangan Regulasi dan Pasar Global

KLIPING.id-Jakarta — Penguatan Good Agricultural Practices (GAP) dinilai menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola budidaya dan mendorong produktivitas kelapa sawit nasional.

Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat menyebutkan pelaku industri sawit masih menghadapi berbagai tantangan di dalam negeri maupun di pasar global, mulai dari stagnasi tren produktivitas, tumpang tindih regulasi dan perizinan, hingga tuntutan keberterimaan pasar internasional.

​Paparan tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dengan judul “Penguatan GAP dan Produktifitas untuk Mewujudkan Sawit Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
​Kinerja Produksi dan Ekspor Sawit Naik
​Dari sisi kinerja, produksi dan ekspor sawit menunjukkan tren positif meskipun sempat muncul kekhawatiran pada ajang IPOC tahun lalu. Pada 2024, produksi tercatat sebesar 52,7 juta ton dan meningkat menjadi 56,5 juta ton pada 2025, seiring kenaikan nilai ekspor hingga mencapai 35,8 miliar dolar AS.

“​Memasuki 2026, capaian hingga posisi Juli juga menunjukkan peningkatan. Produksi pada periode Juli naik dari 33,4 juta ton pada 2025 menjadi 35,6 juta ton pada 2026, atau bertambah sekitar 2,2 juta ton,” katanya.

Ia mengatakan, konsumsi dalam negeri turut terdorong kebijakan mandatori biodiesel B50, naik dari 14,3 juta ton menjadi 15,2 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sampai Juli mencapai 23,2 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,9 miliar dolar AS, dengan estimasi devisa sekitar Rp403 triliun hingga Juli.

​Tantangan Domestik dan Global Masih Membayangi

​Meski kinerja ekspor dan produksi menanjak, peningkatan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah utama karena trennya dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan bahkan terkadang menurun, sementara kebutuhan domestik terus bertambah seiring penerapan B50.

Baca Juga:  Bukan Kaleng-kaleng, Industri Sawit Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan di Papua

​Di tingkat domestik, kata dia, pelaku usaha menyoroti sejumlah persoalan, antara lain:
​

Ketidakjelasan indikasi kawasan hutan: Sebanyak 4,09 juta hektare lahan yang diambil alih Satgas dan diserahkan ke Agrinas belum memiliki kejelasan hakiki hingga saat ini.

​Tumpang tindih regulasi dan perizinan: Mulai dari pengaturan PPKH, tuntutan plasma 20 persen dari HGU di daerah, hingga aturan PKS pasca-terbitnya PP 28/2025 dan KBLI 10431 yang memindahkan kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan PKS ke perindustrian.
​Pungutan dan perizinan teknis: Munculnya wacana pungutan/izin air permukaan dari air hujan di salah satu provinsi, serta kerumitan izin pembuatan embung yang sebenarnya diwajibkan untuk pencegahan karhutla.

​Pembaruan data kebun dan PSR: Data potensi tanaman tua/tidak produktif (2,8 juta hektare) merujuk pada data 2017 dan luas kebun rakyat (16,38 juta hektare) pada data 2019 sehingga perlu diperbarui secara berkala.

​Sementara di pasar global, industri masih menghadapi sentimen negatif, kampanye internasional (seperti di Pakistan, Eropa, dan Rusia), persaingan minyak nabati, serta dinamika geopolitik yang menuntut antisipasi berkelanjutan.

​Peran Kemitraan PSR dan Percepatan ISPO
​Program PSR melalui jalur kemitraan dinilai membawa dampak positif. Sejumlah perusahaan anggota Gapki telah berkontribusi, bahkan penghargaan PSR Award telah diberikan pada ajang IPOC 2026 di Bali bagi perusahaan yang menjalankan kemitraan PSR. Melalui pendampingan budidaya sesuai GAP, penggunaan benih unggul bersertifikat, hingga akses pembiayaan dan offtaker, produktivitas kebun mitra yang sebelumnya berkisar 15–20 ton dapat meningkat hingga 30 ton.

​Terkait ISPO, sertifikasi ini ditegaskan bersifat wajib (mandatory) dan tidak membebani iuran tahunan seperti skema sukarela lain, sekaligus menjadi instrumen kepatuhan, perlindungan lingkungan, akses pembiayaan perbankan, dan keberterimaan pasar global.

Baca Juga:  Industri Sawit Berkomitmen Terhadap Hak Anak dan Pekerja Perempuan di Perkebunan

“Namun, percepatan ISPO dinilai masih memerlukan dukungan teknis, termasuk penerbitan SK Ketua Komite ISPO yang diteken Presiden, kejelasan skema integrasi kebun dan PKS agar tidak terjadi audit ganda, serta percepatan supply chain certification system untuk pasar global,” jelasnya.

Anto -

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *