Keterbukaan Kajian Pemindahan Badak Jawa

Keterbukaan Kajian Pemindahan Badak Jawa

KLIPING.id-Jakarta-Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI)
meminta adanya kelayakan Pemindahan Badak Jawa secara habitat, kepatuhan prosedur, dan manfaat konservasi bagi bangsa.

Sekjen FKPPAI Arief Dharmawan mengkritik wacana pemindahan sejumlah badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo.

Ia mendesak pemerintah membuka dasar ilmiah pemilihan lokasi, menjelaskan pendanaan, dan memastikan keselamatan satwa sebelum mengambil keputusan pelaksanaan.

“Badak Jawa adalah warisan hayati bangsa. Pemerintah harus membuktikan bahwa pilihan lokasi dan metode pemindahan meningkatkan peluang hidup satwa ini. Komitmen pendanaan tidak dapat menggantikan pembuktian kelayakan,” tegas Arief, Rabu (18/11).

Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026 menyatakan gagasan habitat kedua belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, dan waktu pelaksanaan. Badan Komunikasi Pemerintah pada 17 November 2026 juga menegaskan tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah lengkap membuktikan kelayakan kawasan tujuan. FKPPAI meminta komitmen tersebut dijalankan secara konsisten.

Arief menilai pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana kajian telah dilakukan, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana hasilnya ditelaah ahli independen. Penilaian harus mencakup pakan sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, penyakit, risiko pengangkutan, serta kemampuan adaptasi. Pengaruh pengambilan individu terhadap keberlanjutan populasi di Ujung Kulon juga harus diperhitungkan.

“Kelayakan Alas Purwo belum dipastikan. Pemerintah perlu membuka hasil kajian dan perbandingan alternatif, termasuk penguatan perlindungan di habitat asal. Masyarakat berhak mengetahui mengapa suatu pilihan dianggap paling aman dan efektif,” ujarnya.

FKPPAI juga menyoroti kepatuhan terhadap Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Pasal 11 ayat (3) mengharuskan penyelamatan mengikuti kaidah kesejahteraan satwa. Pasal 15 ayat (3)–(4) mengatur translokasi menuju habitat yang mampu mendukung subpopulasi terancam dengan cara yang aman bagi satwa dan manusia.

Baca Juga:  Bertolak ke Jawa Timur, Wapres Resmikan Gerakan Wakaf

“Apabila pemindahan dipaksakan dengan mengabaikan persyaratan keselamatan dan prosedur yang berlaku, pelaksanaannya berpotensi melanggar ketentuan. Kami meminta pemerintah menjelaskan dasar kewenangan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Wacana yang ada saat ini sendiri belum membuktikan terjadinya pelanggaran,” kata Arief.

Ketentuan mengenai pelepasliaran dalam Pasal 19 dan Pasal 23 peraturan tersebut memuat kajian habitat serta dokumen kelayakan yang mencakup aspek ekologi, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Penerapannya perlu disesuaikan dengan skema teknis yang dipilih pemerintah.
Perlindungan lingkungan harus mencakup kedua kawasan. FKPPAI meminta penilaian interaksi badak dengan satwa penghuni Alas Purwo, persaingan sumber daya, penularan penyakit, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Pengembangan habitat kedua juga harus disertai jaminan bahwa perlindungan kawasan, patroli, dan pendanaan konservasi Ujung Kulon tetap diperkuat.

Arief memahami tujuan pemerintah untuk mengurangi risiko akibat populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan. Manfaat bagi bangsa dan negara, menurutnya, perlu dibuktikan melalui peningkatan peluang hidup dan reproduksi badak, terjaganya ekosistem, manfaat penelitian dan pendidikan, serta efektivitas penggunaan dana dibandingkan pilihan konservasi lainnya.

“Apa ukuran keberhasilannya, berapa biaya jangka panjangnya, dan siapa yang bertanggung jawab jika program gagal ? Pemerintah harus menjawabnya secara terbuka. Dukungan donor atau investor harus tetap menempatkan keputusan konservasi di bawah kewenangan negara dan rekomendasi ilmiah,” tuturnya.
FKPPAI mendesak pemerintah tidak melaksanakan pemindahan sebelum kelayakan dan persyaratan hukum terpenuhi; membuka hasil kajian dengan melindungi informasi sensitif yang dapat dimanfaatkan pemburu; serta melibatkan ahli independen, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Organisasi ini juga meminta keterbukaan sumber dan syarat pendanaan, pencegahan konflik kepentingan, serta pemantauan jangka panjang dengan indikator keberhasilan yang terukur.

Baca Juga:  Nilai Investasi Jawa Barat Meroket

“Pegang komitmen bahwa tidak ada pemindahan sebelum kelayakannya terbukti. Kepentingan bangsa adalah memastikan badak Jawa tetap hidup dan berkembang biak dalam ekosistem yang terlindungi,” pungkas Arief.

 

Anto -

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *