Bahlil: Indonesia Akan Tentukan Sendiri Harga Batubara, Nikel, dan Timah Mulai Oktober Ini

KLIPING.ID, JAKARTA–Muktamar VII KBPII di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, 13-15 September 2024, tampaknya juga menjadi media bagi pemerintah untuk mensosialisasikan langkah-langkah dan kebijakannya.

Termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hadir di forum Muktamar VII KBPII pada hari kedua, Sabtu, 14 September 2024.

Menyampaikan paparan di depan peserta Muktamar VII KBPII, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginformasikan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi, khususnya dalam posisi sebagai negara penghasil terbesar nikel, batu bara, dan timah.

“Pemerintah memastikan mulai bulan Oktober mendatang akan menentukan sendiri harga komoditas tersebut,” jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Diakui Bahlil banyak pemain yang coba-coba menghambat keputusan Pemerintah RI tersebut. Tapi pemerintah sudah berketetapan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

“Kata Presiden Jokowi negara kita ini berdaulat penuh, kalau keputusannya digugat di forum internasional kita hadapi,” ungkap Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan pemerintah tidak akan mundur dari kebijakan hilirisasi sumber daya alamnya. Karena terbukti telah meningkatkan nilai ekspor hasil tambang Indonesia.

“Naiknya itu 10 kali lipat dari sebelum hilirisasi,” jelas Bahlil.

*Masalah Perbankan*
Terkait kritik yang menyebut uang hasil ekspor hasil tambang tidak masuk ke tanah air, Bahlil menjelaskan hal itu terkait dengan masalah pemberian kredit yang diberikan perbankan asing.

Bahlil lantas mengungkapkan 85 persen pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu WNI tetapi 85 persen pemilik smelter adalah orang asing.

“Mereka ini mendapatkan pinjaman kredit ekspor dari perbankan asing, sehingga uang hasil ekspor hasil tambang mesti disetor dulu ke perbankan asing,” terang Bahlil.

Tetapi, lanjut Bahlil, hal itu tidak lama. Selanjutnya setelah dipotong pembayaran kredit devisa ekspor hasil tambang itu akan masuk ke tanah air.

Sementara terkait banyaknya pihak asing yang membangun smelter, Bahlil mengkritik perbankan nasional yang lebih mudah memberi kredit ke investor asing, dengan bunga lebih rendah dan masa pengembalian yang lebih fleksibel.

Dalam dialog Muktamar VII KBPII itu hadir juga Menko PMK Muhadjir Effendy, Anggota DPD RI Abdullah Puteh, Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainudin Maliki dan Ali Mohtar Ngabalin.*