Penerbitan Obligasi Daerah Didorong untuk Sektor Produktif
KLIPING.id-Jakarta – Poros Pemuda Minang Jakarta (PPMJ) menyambut positif gagasan Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, terkait arah kebijakan pembiayaan pembangunan daerah. PPMJ menilai pandangan agar obligasi daerah difokuskan pada investasi produktif—bukan sekadar penutup berkurangnya transfer ke daerah (TKD)—merupakan langkah tepat dan berorientasi jangka panjang.
Ketua Umum PPMJ, Ridal Maulidan, menyampaikan apresiasi atas pemikiran strategis yang dikemukakan pimpinan Bank Jakarta tersebut. Menurutnya, di tengah dinamika fiskal yang menuntut efisiensi serta kreativitas daerah, kolaborasi pembiayaan yang terukur menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal.
“Kami di Poros Pemuda Minang Jakarta mengapresiasi dan mendukung penuh gagasan Bapak Agus H Widodo. Pemerintah daerah memang membutuhkan terobosan pembiayaan yang sehat dan produktif, sehingga setiap rupiah yang dihimpun mampu menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Ridal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ridal menilai, kombinasi antara penerbitan obligasi daerah dan optimalisasi kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan solusi cerdas untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari penyediaan air bersih, transportasi publik, hingga fasilitas kesehatan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya disiplin fiskal, kelayakan proyek, serta transparansi tata kelola sebagaimana disarankan Dirut Bank Jakarta. Dengan perencanaan yang matang dan prinsip kehati-hatian (prudent), pembiayaan jangka panjang akan memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang.
“Kunci keberhasilan pembiayaan daerah terletak pada kesiapan proyek dan konsistensi kebijakan. Kami mengajak kalangan pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung serta mengawal agar skema pembiayaan ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” tutur Ridal.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda, Agus H Widodo, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memposisikan obligasi daerah hanya sebagai instrumen penambal celah anggaran akibat penurunan TKD dari pemerintah pusat.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” kata Agus melalui keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Agus mengilustrasikan, apabila kapasitas investasi daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya mampu mendorongnya meningkat menjadi 120 atau 130. Bahkan ketika tekanan fiskal menurunkan kemampuan investasi ke titik 70 atau 80, instrumen pembiayaan baru tetap harus diarahkan untuk memperbesar kembali daya bangun daerah.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah memulai perencanaan dari pemetaan proyek yang dibutuhkan masyarakat serta memiliki kelayakan ekonomi, finansial, dan sumber pengembalian yang jelas.
Selain obligasi daerah, Agus turut menawarkan skema kredit sindikasi antar-BPD sebagai percepatan pembiayaan infrastruktur. Mengacu pada data agregat industri, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit di kisaran Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
Melalui kerja sama sindikasi, sejumlah BPD dapat berkolaborasi membiayai proyek strategis berskala Rp5 triliun hingga Rp10 triliun—seperti penyediaan air minum di Jawa Barat (termasuk kawasan Bekasi dan Jatiluhur) hingga pengembangan transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim—dengan pembagian eksposur dan risiko secara proporsional.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” pungkas Agus.***
