PT SMI Biayai Sistem Syariah ke Layanan Air Minum di Cilacap Rp50,15 Miliar

KLIPING.id-Jakarta – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)
mencatatkan langkah baru dalam pengembangan pembiayaan pembangunan daerah melalui pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis syariah untuk pertama kalinya, yang diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
(“PERUMDAM Tirta Wijaya”).

Pembiayaan investasi dengan nilai maksimal Rp50,15 miliar tersebut menggunakan skema Musyarakah Mutanaqishah (MMq) untuk mendukung
penggantian jaringan pipa Asbestos Cement Pipe (ACP) DN 600 mm menjadi High Density Polyethylene (HDPE) DN 630 mm sepanjang sekitar 4,63 kilometer pada jaringan distribusi Cabang Kota.

Pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya PT SMI dalam memperluas alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah dan BUMD, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan
daerah. Melalui pembiayaan berbasis syariah, PT SMI membuka alternatif skema pendanaan bagi BUMD dalam mendukung penguatan infrastruktur layanan publik secara berkelanjutan.

Penandatanganan perjanjian pembiayaan dilaksanakan pada 7 September 2026 di Kantor PT SMI, Jakarta, oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, dan Direktur Utama PERUMDAM Tirta Wijaya, Endar Budi S., serta disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, dan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT SMI,
Kanny Hidaya.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, mengatakan bahwa pembiayaan publik syariah perdana bagi badan usaha milik pemerintah daerah ini menjadi bagian dari upaya PT SMI
menghadirkan alternatif pembiayaan yang semakin beragam untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur publik. “Pembiayaan syariah ini menjadi milestone baru bagi PT SMI dalam memperluas pilihan skema pembiayaan pembangunan daerah. Melalui skema
MMq, kami ingin menghadirkan pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan investasi daerah secara konkret. Kami melihat
PERUMDAM Tirta Wijaya memiliki kinerja yang baik dan kapasitas keuangan yang kuat, sehingga proyek penggantian jaringan pipa ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan.kualitas layanan air minum bagi masyarakat Cilacap,” ujar Reynaldi.

PERUMDAM Tirta Wijaya memiliki kinerja keuangan yang relatif kuat dengan pendapatan usaha yang senantiasa bertumbuh dan margin laba yang sehat, sehingga mampu memberikan
kontribusi bagi pendapatan pemerintah daerah.

Penggantian pipa ACP menjadi HDPE sepanjang sekitar 4,63 kilometer diharapkan dapat meningkatkan keandalan jaringan distribusi, mengurangi potensi kehilangan air akibat kerusakan jaringan, serta meningkatkan tekanan dan kontinuitas aliran kepada pelanggan.

Penguatan jaringan distribusi juga menjadi penting untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan konsumsi air domestik PERUMDAM Tirta Wijaya. Saat ini, cakupan layanan meningkat dari 16,99% pada 2021 menjadi 27,19% pada 2024, namun masih terdapat ruang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan.

Dari sisi ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas layanan air minum dapat memberikan manfaat melalui akses air yang lebih andal, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap sumber air alternatif. Penguatan infrastruktur air minum juga berpotensi mendukung aktivitas ekonomi di wilayah layanan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tersedianya layanan dasar yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan peran PERUMDAM Tirta
Wijaya sebagai penyedia layanan publik sekaligus penggerak pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Cilacap.

Kerja sama ini semakin memperkuat peran PT SMI dalam memperluas ruang fiskal pemerintah daerah melalui alternatif pembiayaan di luar APBD. Dukungan pembiayaan kepada BUMD
milik pemerintah daerah dari PT SMI memungkinkan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan tanpa mengurangi ruang anggaran untuk menjaga keberlanjutan
kebutuhan dan layanan publik lainnya. Hingga Juli 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah sebesar Rp37,19 triliun, dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp13,21 triliun.