Teori Ibn Khaldun Dipakai Bedah Konflik AS-Iran: Kekuatan Militer Tidak Jamin Negara Bertahan

KLIPING.id-Jakarta-Kekuatan militer dan ekonomi yang besar tidak menjamin sebuah negara akan terus bertahan. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Siklus Bangkit dan Runtuhnya Negara: Perspektif Ibn Khaldun dan Masa Depan Konflik Amerika Serikat-Iran” bersama Pipip A. Rifai Hasan, Dosen Magister Studi Islam, Universitas Paramadina pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Universitas Paramadina, Jakarta.

Dalam paparannya, Ketua Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC), Universitas Paramadina itu menggunakan teori ‘asabiyyah atau solidaritas sosial dari pemikir Muslim abad ke-14, Ibn Khaldun, untuk membaca konflik AS-Iran yang kembali memanas sejak serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026.

Menurut Pipip, konflik yang terjadi hingga Oktober 2026 masih berkutat di isu Selat Hormuz, sanksi, dan program nuklir Iran itu bukan sekadar pertarungan negara kuat vs negara lemah.

“Ini adalah ujian terhadap kemampuan masing-masing negara mengubah sumber daya material dan solidaritas politik menjadi hasil strategis yang berkelanjutan,” katanya.

Belajar dari ‘Asabiyyah

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya menjelaskan bahwa negara bangkit karena ‘asabiyyah—ikatan solidaritas yang kuat. Namun ketika negara sudah berkuasa, jaya dan makmur, ‘asabiyyah justru luntur digantikan kemewahan elite, monopoli kekuasaan, dan jarak dengan rakyat. Di titik itulah negara mulai runtuh.

Teori siklus lima tahap Ibn Khaldun—dari kemenangan, konsolidasi, kemakmuran, kepuasan, hingga pemborosan—menurut Pipip, masih relevan untuk negara modern, bukan sebagai ramalan pasti, tapi sebagai alat analisis.

“Dalam konteks negara modern, ‘asabiyyah adalah paham nasionalisme di mana sebuah bangsa punya cita-cita bersama yang diimajinasikan,” tambahnya.

Dua Kerentanan

Pipip melihat AS dan Iran punya kerentanan struktural yang berbeda. Amerika Serikat unggul dalam militer, teknologi, dan aliansi, tetapi menghadapi beban imperial overstretch seperti yang dianalisis Paul Kennedy. Laporan Congressional Research Service September 2026 mencatat operasi militer AS di Iran telah menimbulkan biaya besar dan masalah pengisian amunisi. Ditambah harga Brent yang bertahan di atas 100 dolar AS per barel pada 13 Oktober 2026 (Reuters), dukungan publik di dalam negeri bisa terkikis.

Sementara Iran, meski di bawah sanksi berat dengan inflasi mencapai 84% pada Agustus 2026 (House of Commons Library Inggris), memiliki daya tahan asimetris, posisi geografis strategis di Selat Hormuz, dan sumber ‘asabiyyah dari identitas nasional, pengalaman menghadapi tekanan eksternal, dan narasi kedaulatan.

“Kekuatan militer dapat menutupi kelemahan struktural dalam jangka pendek, tetapi tidak dapat menggantikannya secara permanen,” tegas Pipip.

Dia juga menekankan pelajaran untuk Indonesia: ketahanan nasional bukan soal militer semata, melainkan keadilan ekonomi, solidaritas yang menghargai perbedaan, akuntabilitas kekuasaan, dan diplomasi bebas aktif yang mendorong perdamaian.

“Negara yang paling tangguh bukanlah negara yang selalu meningkatkan kekuatan militernya, melainkan negara yang mampu mempertahankan solidaritas sosial, mengelola sumber daya secara adil, dan mengetahui batas antara ambisi strategis dan kapasitas nyata,” pungkasnya.