Kemenhub terus berkoordinasi dengan Kepolisian hingga asosiasi pengusaha agar target tersebut bisa terealisasi.
Secara khusus, dia juga mengimbau pengusaha truk dan karoseri agar patuh secara mandiri, tanpa menunggu sanksi dan tindakan oleh pihak berwenang.
Budi mengaku prihatin atas maraknya pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan di jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Tak hanya itu, truk ODOL juga memicu kerusakan jalan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Pemerintah mencatat kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL ini mencapai Rp43 triliun. Kami serius menyelesaikannya,” kata Budi.
Soal molornya target Zero ODOL pada 2023, Budi menjelaskan, bahwa pemerintah menghindari dampak sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.
“Sebetulnya target kita pada tahun ini, tapi kami tidak ingin ini berdampak pada naiknya biaya transportasi, serta kelangkaan barang di masyarakat,” katanya.
