UMKM Berpeluang Besar Jadi Mitra MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
KLIPING.id-JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Namun, manfaat kedua program strategis pemerintah tersebut belum dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Temuan tersebut terungkap dalam kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengenai sinergi MBG dan KDMP berdasarkan survei terhadap 1.806 pelaku UMKM formal dan informal di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2026.
Riset yang dilakukan melalui survei primer tatap muka ini mengevaluasi keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kedua program, sekaligus mengidentifikasi manfaat, peluang ekonomi, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Ekonom INDEF sekaligus Ketua Tim Riset MBG dan KDMP, Dzulfian Syafrian, mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara luasnya jangkauan program dan tingkat partisipasi UMKM.
“Hasil survei menunjukkan, sebanyak 97 persen responden mengenal program MBG. Program tersebut juga telah hadir di 92 persen desa dan kelurahan yang menjadi wilayah responden. Namun, tingkat keterlibatan UMKM masih sangat rendah,” ujar dia dalam dokumenya dikutip Jakarta, Selasa (20/10/2026)
Hanya 5 persen UMKM formal yang telah bermitra atau sedang menjajaki kemitraan dengan program MBG. Pada kelompok UMKM informal, angkanya bahkan hanya 1 persen. Sementara itu, partisipasi UMKM dalam KDMP tercatat lebih rendah lagi.
Temuan ini menunjukkan bahwa jangkauan program yang luas belum otomatis membuka akses usaha bagi pelaku UMKM di tingkat lokal.
Sekitar 80 Persen UMKM Belum Melihat Peluang Baru
Persoalan lainnya adalah terbatasnya peluang ekonomi baru yang dirasakan pelaku usaha. Sekitar 80 persen UMKM yang disurvei belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari program MBG dan KDMP.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efek pengganda atau multiplier effect dari belanja pemerintah melalui kedua program tersebut belum optimal dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Bahkan, hasil survei memperlihatkan adanya dampak negatif terhadap sebagian pelaku usaha. Sebanyak 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat program MBG, sedangkan hanya 5 persen yang mengalami peningkatan.
Dampak negatif tersebut terutama dirasakan oleh UMKM informal. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi substitusi permintaan, yakni ketika belanja atau konsumsi yang sebelumnya mengalir ke usaha tertentu beralih ke saluran penyediaan lain yang berkaitan dengan program.
Selain itu, manfaat ekonomi berpotensi terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu sehingga belum menciptakan efek tetesan atau trickle-down effect yang memadai bagi UMKM di sekitarnya.
Belanja Pemerintah Harus Menggerakkan Ekonomi Lokal
INDEF menilai besarnya belanja pemerintah untuk MBG dan KDMP, yang mencapai ratusan triliun rupiah, tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.
Efektivitas kedua program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok, sekaligus meminimalkan dampak persaingan terhadap usaha yang telah beroperasi sebelumnya.
Karena itu, desain MBG dan KDMP perlu diarahkan menjadi satu ekosistem ekonomi lokal yang saling terhubung. Dalam skema tersebut, KDMP dapat berperan sebagai agregator produksi dan distribusi, sekaligus menjadi jembatan bagi UMKM lokal untuk memasok kebutuhan dapur MBG.
Dengan demikian, belanja program tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga berputar di daerah, memperluas pasar bagi produsen lokal, dan memberikan kesempatan lebih merata bagi pelaku usaha kecil.
INDEF merekomendasikan perluasan pengadaan yang melibatkan UMKM lokal secara inklusif, penyederhanaan prosedur dan penyesuaian skala pengadaan dengan kapasitas usaha, kepastian pembayaran pemasok, serta pengembangan pembiayaan berbasis kontrak.
Enam Rekomendasi INDEF
Untuk memperkuat sinergi MBG dan KDMP, INDEF mengusulkan sejumlah langkah konkret.
Pertama, membuka data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan KDMP agar UMKM dapat mengetahui jenis, volume, dan kebutuhan barang yang dapat dipenuhi.
Kedua, menetapkan target belanja dari usaha mikro dan kecil lokal sehingga keterlibatan UMKM menjadi bagian terukur dari pelaksanaan program.
Ketiga, menerbitkan kontrak berjangka dengan standar yang jelas. Kontrak tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemasok untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Keempat, membuka jalur bagi UMKM informal untuk naik kelas agar memiliki kesempatan memenuhi persyaratan pengadaan dan menjadi pemasok program.
Kelima, memitigasi dampak substitusi permintaan dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra dapur MBG dan memperkuat peran KDMP sebagai pemasok grosir bagi warung-warung lokal.
Keenam, memperkuat peran KDMP sebagai agregator produksi dan distribusi lokal sehingga produk UMKM dapat dihimpun, dipasarkan, dan disalurkan secara lebih efisien.
Melalui langkah-langkah tersebut, INDEF berharap MBG dan KDMP tidak berjalan sebagai program yang terpisah, melainkan menjadi ekosistem yang saling mendukung.
Sinergi keduanya diharapkan mampu memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, meningkatkan aktivitas usaha, dan memastikan manfaat belanja pemerintah dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Kajian ini menjadi salah satu masukan bagi penyempurnaan desain kebijakan pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam memastikan program strategis pemerintah tidak hanya menjangkau masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan pelaku usaha lokal sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi nasional.
