DPR Minta Ormas Bebas Preman
KLIPING.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah untuk mengaudit dan mengklarifikasi organisasi masyarakat (ormas) yang selama ini telah terdaftar.
Menurut Cucun, audit itu tidak boleh sekadar menyentuh aspek legalitas, tetapi juga sosial dan politik untuk memastikan bahwa ormas tersebut tidak terkait aktivitas premanisme.
“Apakah benar ormas telah menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan atau sekadar ‘baju legal’ untuk kelompok kekuasaan informal,” ujar Cucun dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Dorongan tersebut disampaikan Cucun menyusul maraknya premanisme berkedok ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi.
DPR akan terus mengawal penegakan hukum dan mendorong terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Ia pun mengajak semua masyarakat untuk bersama melawan kekerasan dari praktik-praktik premanisme, termasuk yang berkedok ormas.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak terlepas dari keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsinya.
Sebab, para pelaku kerap menjalankan aksinya dengan intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan. “Praktik seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan investor karena aksi intimidasi dan pemerasan mengganggu operasional usaha,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Ia juga mengatakan, aksi premanisme tersebut kerap ditemukan di banyak daerah industri, terutama di wilayah Jabodetabek.
Cucun pun mendukung langkah kepolisian daerah yang menyepakati kerja sama untuk memberantas premanisme berkedok ormas.
“DPR sangat mendukung dan siap mengawal program ini. Tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat, termasuk premanisme berkedok ormas,” katanya. []
